JMB Minta KPK Usut Anggaran 8 Milyar Untuk Pembuatan Website dan Pelatihan Di Pandeglang
Kontributor SBNews.co.id dalam menjalankan tugas peliputannya dilengkapi dengan Id Card yang masih berlaku serta namanya tercantum di box redaksi. Jika anda memiliki keluhan terkait kinerja tim kami dilapangan silahkan hubungi 08772666229

JMB Minta KPK Usut Anggaran 8 Milyar Untuk Pembuatan Website dan Pelatihan Di Pandeglang

09 Juli 2019

Ketua Umum YLSM JMB Cecep Solihin

Pandeglang-Banten, SBNews.co.id
- Ketua Umum YLSM Justitia Masyarakat Banten Cecep Solihin  menyambut baik Program pembuatan website desa di setiap kabupaten, termasuk di kabupaten Pandeglang jika memang bertujuan untuk memajukan dan mensosialisasikan segala kegiatan di desanya masing - masing, agar bisa diakses oleh masyarakat Pandeglang bahkan nasional. Dengan adanya website bisa memperlihatkan potensi yang ada di desa sehingga bisa diakses semua orang dengan mudah. 

" Terkait dugaan Mark-up anggaran biaya pembuatan website desa di Pandeglang sangat disayangkan sekali,  mengingat anggaran yang terserap dari program tersebut lumayan besar, ketika diestimasikan, tiap desa menganggarkan sebesar Rp17.000,000 x 326 desa sekitar Rp5,542,000,000 milyar,” ujarnya.
Ia menambahakan, belum lagi biaya pelatihan operator  perdesa sebesar 8 jt x 326 desa sebesar Rp2,608,000,000 sangat fantastis sekali total keseluruhan Rp8.150.000.000,- ujar Ketua JMB kepada  SBNews.co.id, Senin (08-07-2019).

Berdasarkan penelusuran tim JMB untuk pembuatan website standar seperti itu tidak memerlukan biaya yang cukup besar, dengan harga kisaran 5 jt saja website bisa dibuat dan sudah bisa dioperasikan.
Rincian Rp17 juta tersebut hanya untuk pembelian domain, pembelian tema website, dan penyewaan hosting untuk menyimpan file. Jika domain itu statusnya subdomain yaitu menginduk kepada domain utama, contohnya seperti desa pejamben dengan domain www.pejamben.portaldesa.id berarti domain tersebut telah menginduk kepada domain utama yaitu www.portaldesa.id, berarti untuk pembeliannya hanya satu domain. 

"Jika memang seperti itu kenapa tidak disubdomainkan ke website pemkab Pandeglang seperti contohnya www.desapejamben.pandeglangkab.go.id, ini bisa gratis tergantung induk domain pandeglangkab.go.id apakah bisa unlimited sub domain sehingga tidak menghamburkan uang negara," kata Cecep.

Selanjutnya untuk pembelian tema website itu bisa diseragamkan cukup membeli satu tema yang premium, bisa digunakan untuk beberapa website sekabuapten Pandeglang, serta yang sangat menghamburkan anggaran didalam pembelian hosting penyimpanan file, karena pemkab Pandeglang pada tahun 2018 telah menambahkan server penyimpanan data sebanyak 7 server yang belum lama ini diberitakan dimedia rri.co.id.  bahwa satu server memiliki kapasitas penyimpanan data 2 terabite, berarti jika 7 server bisa menampung data 14 terabite berarti bisa menampung sekitar 14000 gigabite.

"Jika memang bertujuan untuk membangun desa melalui website kenapa tidak dikoordinasikan dengan masing - masing dinas terkait, sehingga anggaran dana desa tidak dihamburkan milyaran rupiah hanya untuk penyimpanan file yang diupload di masing - masing desa. Akan tetapi bisa digunakan untuk keperluan masyarakat lainnya," tuturnya.
ilustrasi harga hosting unlimited di rumahweb.com
Lanjut Cecep, jika disetimasikan harga pasaran pembuatan website tersebut untuk satu website pembelian satu domain Rp100.000, hosting unlimited untuk 1 tahun Rp1,5 juta dan tema 2 juta untuk semua website, serta jasa instalasi tema Rp 1 juta rupiah, berarti desa hanya mengeluarkan anggaran Rp 2,6 juta untuk masing - masing website, maka sudah jelas dugaan kerugian negara bisa dilihat.
Justitia Masyarakat Banten ( JMB ) meminta Aparatur Penegak Hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera berbuat dan bertindak dengan skala prioritas melakukan pengusutan terkait temuan awal ini, karena anggaran negara jangan sampai mubajir dalam penggunaannya serta  diharapkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dapat menindak tegas siapa saja yang diduga berusaha untuk merugikan keuangan negara khusunya dari anggaran dana desa dengan terstruktur, sistematis dan masiv yang menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. (dad)

close
Banner iklan disini