Dugaan Mark-Up Anggaran Dan SPJ Bodong Proyek Website Desa Di Kecamatan Carita

Dugaan Mark-Up Anggaran Dan SPJ Bodong Proyek Website Desa Di Kecamatan Carita

05 July 2019



Dana Desa untuk kabupaten Pandeglang diwarnai dengan munculnya dugaan pemalsuan laporan pertanggung jawaban dan mark up anggaran yang sangat pantastis sekali, pasalnya harga pembuatan dinilai mahal selain itu output program ini tidak maksimal, dan terkesan dipaksakan. Hingga banyak website Desa yang tidak bisa diakses bahkan tidak ada sama sekali, serta ditemukan ada yang dibuat ditahun 2019 padahal program tahun 2018

Pandeglang Banten, SBNews.co.id - Keberadaan Website desa di kabupaten Pandeglang khususnya di kecamatan Carita dan diduga tidak aktif dan mark-up anggaran dalam pembuatan. Pasalnya pembuatan wabsite itu menghabiskan anggaran sebesar Rp. 17.000.000 perdesa. Uniknya lagi, bahwa hampir semua Kepala Desa beserta perangkat desa diwilayah kecamatan Carita tidak mengetahui Alamat website (Domain) desanya masing-masing.
Penggunaan Anggaran pengadaan wabsite desa tersebut diantaranya adalah, untuk pembayaran Hosting (unlimited) per tahun sebesar Rp. 4.000.000, Domain (desa.id) pertahun plus syarat Rp. 100.000, maintenence dan backup Rp. 6.000.000, Instalasi Microsoft outlook untuk email domain sebesar Rp. 4000.000 dan Perpanjang domain dan hosting Rp. 2.900.000.

"Saya tidak paham dengan yang namanya Website, memang saya sudah menganggarkan pengadaan website itu sebesar Rp. 17.000.000, tetapi saya tidak tau alamat domain website, yang tahu dan mengerti website itu adalah operator desa," ujar Sukani Kepala desa Pejamben kecamatan Carita, Kamis (04-07-2019).


Masih di tempat yang sama, Ade Saefullah Operator Desa mengatakan, dirinya tidak mengetahui alamat website termasuk passwordnya, dikarenakkan Ade selaku operator limpahan dari operator sebelumnya sejak bulan Agustus 2018, Ia mengaku tegas tidak mengetahui website desa Pejamben seutuhnya, dan belum menerima penyerahan tentang website tersebut.

"memang saya selaku operator desa, tetapi belum menerima penyerahan tentang website desa sepenuhnya dari operator sebelumnya, makanya saya sendiri tidak tau tentang website desa Pejamben, apalagi mengoperasikannya, untuk lebih jelasnya silahkan tanyakan kepada Ketua Forum Operator Desa sekecamatan Carita," tutur Ade Sefullah.
Berbeda dengan Kepala Desa Cinoyong H. Sukemi yang mengatakan, dalam pelaksanaan website desa, pihaknya mengaku telah selesai semuanya atas pembayaran sebagaimana ditentukan oleh pemerintah kabupaten Pandeglang.

“ Pada prinsipnya kita telah bayar anggaran yang disepakati 17 juta tanpa kendala pasalnya anggaran yang diperoleh ini Dana Desa adalah bukan uang pribadi dan kita keluarkan untuk kepentingan masyarakat, adapun hingga saat ini web tersebut ada atau tidak kita serahkan saja pada mekanisme sebab ini merupakan intruksi, yang jelaskan kita telah transferkan uang tersebut jadi telah gugurkan kewajiban itu, katanya. 

Waktu yang berbeda Ketua Forum Operator Desa se-kecamatan Carita Herman yang menjabat sebagai Carik di Desa Tembong ia mengatakan, jika program pembuatan website ini adalah anjuran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa( DPMPD) tepatnya Kabid pemdes Hasan Bisri Pandeglang yang telah memanggil operator desa.

“ saat itu kita diharuskan ada pembuatan website dan kita dihadapkan dengan para pengusaha jasa pembuatan web site  antara lain lintas data dan 2 perusahaan lain, dengan anggaran 17 juta dan menurut mereka harga tersebut telah memenuhi spek pendirian web, “ ujarnya. 
Sementara Camat kecamatan Carita Suntama, S.Pd. mengatakan, dirinya selaku camat sangat berharap website desa digunakan secara epektif, agar publik bisa mengakses informasi perihal perkembangan pembangunan dan lain sebagainya di desa masing-masing lingkup kecamatan Carita.
"Selaku camat sudah tentu sangat berharap website desa yang sudah menelan anggaran Rp. 17.000.000 perdesa itu bisa dimanfaatkan secara positif dan epektif dalam hal penyedia informasi perkembangan di desa Masing-masing," katanya.

Terpisah dikatakan Saeful Bahri Ketua Umum Perkumpulan Gerakan Masyarakat Anti Kriminalitas ( GMAKS ) memberikan tanggapan perihal adanya dugaan terjadinya mark - up anggaran pada pembuatan website desa di kabupaten Pandeglang, "Jika memang  terjadi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab yang menguntungkan pihak lain secara terstruktur, sistematis dan masiv dalam proses pengadaan website desa, maka meminta pihak aparat penegak hukum agar dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan temuan awal infromasi tersebut, dan jika memang ada fakta hukum telah terjadi kerugian negara, meminta agar menindak tegas tanpa pandang bulu pihak – pihak yang terkait  dan segera mengembalikan uang negara.," pungkas Saeful. 

Begitu juga dengan Ketua Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI Kabupaten Pandeglang Ibnu Hajar yang mengatakan, jika dalam pengadaan website yang didanai ari Dana Desa (DD ) pihaknya mengaku tidak mengetahui secara pasti dan ia mengatakan kepada media ini agar mengkonfirmasi langsung dengan masing masing Kepala Desa  jika ternyata terbukti belum melaksanakan mengapa belum ada website itu, ujarnya melalui pesan whats App. (Irf)

close
Banner iklan disini