Soal Abu PLTU Ombilin: Ini Fakta Lengkapnya

Soal Abu PLTU Ombilin: Ini Fakta Lengkapnya

30 June 2019

Kantor PLTU Ombilin. (Foto: Rico Adi Utama)


Sawahlunto, SBNews  - Perseroan Terbatas (PT) Perusahaan Listrik Negara (PLN) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sektor Ombilin Kota Sawahlunto menjawab keluhan publik akhir – akhir ini. Jawaban itu, adalah terkait permasalahan yang ‘menguap’ ditengah masyarakat seputar  abu dan/ atau  Limbah B3 (Baca; Bahan Berbahaya dan Beracun) yang diduga dihasilkan oleh perusahaan pembangkit listrik milik negara itu.

Dari penelusuran SBNews dilapangan terhadap beberapa sumber terpercaya, seperti dari Dinas Perumahan, Kawawan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (PKP2LH) Kota Sawahlunto menyebutkan, bahwa pihaknya sesuai kewenangan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah; telah melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap Pengendalian Pencemaran Udara (PPU) pada industri PLTU Ombilin, secara maksimal.

“Sebagai salah satu objek pengawasan PPU dari sumber tidak bergerak, PLTU Ombilin diwajibkan memantau emisi cerobong asapnya secara harian dengan menggunakan CEMS (Continius Emission Monitoring System) dan memantau kualitas udara ambien disekitar lokasi usaha setiap 1 kali dalam 3 bulan. Laporan itu disampaikan oleh PLTU Ombilin sesuai jadwal tersebut,” ungkap Adrius Putra,S.Pt, Kepala Dinas PKP2LH Kota Sawahlunto kepada SBNews, belum lama ini.

Terkait keluaran cerobong PLTU Ombilin yang dikeluhkan di beberapa Media Sosial (Medsos), Dinas PKP2LH mengungkapkan, dimana emisi PLTU sudah dilaksanakan pengawasan langsung oleh pihaknya, terakhir pada tanggal 25 Februari 2019. Pada pengawasan tersebut, pada Unit I, dijadwalkan bulan April 2019.

Namun jadwal perbaikan itu tertunda, hingga bulan Juli 2019 mendatang. Hal itu dikarenakan, PLTU Ombilin masih dibutuhkan sebagai supplier penyangga listrik dalam mendukung kebutuhan moment nasional, seperti; Pilpres, Pileg dan Lebaran Idul Fitri 1440 Hijriah dan beberapa agenda penting lainnya untuk area Sumatera.

Sementara itu, asap  atau abu sisa pembakaran batu bara melalui cerobong yang dikeluhkan pada beberapa media sosial, yang diduga berasal dari cerobong PLTU Ombilin, dengan dampak sebaran abu di lingkungan masyarakat sekitar, PLTU juga sudah melakukan pengelolaan yang intensif. Pengelolaan itu, dengan melakukan rencana pemulihan tumpukan abu dalam PLTU dan pengukuran oleh pihak independen.

Ternyata hasil uji emisi sumber tidak bergerak untuk kedua cerobong (boiler) oleh Laboratorium Terakreditasi, pada per-tanggal 8 Mei 2019 hasilnya; dari 6 parameter yang diuji, bahwa nilai uji semua parameter berada dibawah baku mutu lingkungan, yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen-LH) Nomor 21 2008 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak untuk PLTU. Pengambilan sample emisi tersebut dilaksanakan pada rentang waktu Pukul 10.20 – 11.00 WIB.

PLTU juga menjelaskan, hasil uji keracunan dari abu itu disebut sebagai Uji LD-50, disimpulkan abu tersebut praktis tidak beracun terhadap hewan percobaan pada dosis 5000 mg/ kg, di laboratorium terakreditasi.

Kemudian, dilakukan pula pengujian udara ambien disekitar lingkungan industri PLTU, dengan hasilnya masih dibawah baku mutu lingkungan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Atasi Tumpukan Abu, PLTU Ombilin Butuh Dukungan Masyarakat
Pertanyaan seputar abu PLTU Ombilin yang terus menyeruak ditengah masyarakat, selain abu Fly Ash (Abu Terbang) adalah Bottom Ash (Abu Dasar). Lagi – lagi Dinas PKP2LH dan PLTU Ombilin memberikan jawaban pasti terkait masalah bottom ash ini, yakni dengan telah keluarnya izin Pemanfaatan LB3 FABA sebagai penetralisir asam tambang dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) sesuai Surat Keputusan (SK) MenLHK Nomor SK.197/ Menlhk/ Setjen/ PLB.3/ 3/ 2019 Tanggal 6 Maret 2019, maka PLTU Ombilin berencana mengangkut abu bottom ash tersebut ke lokasi milik PT. Guguak Tinggi Coal (GTC) sesuai izin, paling lambat Juni 2019.

“Sebenarnya kegiatan penelitian terkait abu PLTU itu sudah dilakukan secara bertahap oleh PLTU Ombilin, melalui uji coba pemanfaatan abu sebagai pupuk tanaman, yang bekerjasama dengan BPTP Kementrian Pertanian Provinsi Sumatera Barat. Kesimpulan kerjasama itu; bahwa abu PLTU Ombilin mampu memperbaiki sifat kimia tanah dan tidak berpengaruh terhadap peningkatam kadar logam tanah,” ungkap Kadis PKP2LH.

Untuk melancarkan kegiatan dari solusi tersebut, PLTU Ombilin mengakui butuh dukungan penuh masyarakat. Sehingga tidak ada lagi masalah dengan tumpukan abu.  

Bagaimana CSR PLTU Ombilin?  
Sebagai perusahaan Negara, Kewajiban menunaikan Corporate Social Responsibility (CSR), sangat ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Aturan itu termaktub dalam Pasal 74 ayat (1) UU No 40 tentang PT berbunyi, “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

PLTU Ombilin menjawab CSR-nya, yakni pihaknya memenuhi kewajiban sesuai dengan UU No.40 Tahun 2007 tentang PT, melalui penyaluran dana CSR dalam bentuk membayarkan Premi BPJS bagi masyarakat sekitar, pemeriksaan kesehatan secara berkala, bantuan PMT untuk anak BALITA dan dalam keadaan tertentu membagikan masker kepada masyarakat.

“Setiap kali PLTU Ombilin memberikan sosialisasi kepada masyarakat, Pemerintah Daerah setempat seperti Pemerintahan Desa selalu dilibatkan. Namun, semua aspek pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tertuang dalam dokumen Amdal PLTU merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pihak PLTU Ombilin. Sehingga gejolak sosial yang akan ditimbulkan dari aktivitas PLTU, dapat diminimalisir,” ungkap Pihak PLTU Ombilin.

Reportase: RICO ADI UTAMA

close
Banner iklan disini