Pemerhati Pendidikan Duga Ada Korupsi BOSDA enak


SERANG.- Pemerhati pendidikan adukan dugaan korupsi Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Provinsi Banten 2019, ke Inspektorat dan Polda Banten. Dugaan tersebut terkait pengadaan meja dan kursi guru di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Lebak. Selasa, 25 Juni 2019

Moch Ojat Sudrajat selaku Pemerhati Pendidikan mengatakan, bahwa data yang didapat berdasarkan hasil investigasinya, dana untuk pembayaran meja dan kursi sudah dicairkan dari Kas daerah pada 31 Mei 2019 lalu, hingga saat ini baru 14 buah kursi yang diterima oleh pihak sekolah.

prosedur dalam Penunjukan Langsung (PL), seharusnya seluruh barang dikirim terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pembayaran, Barangnya ini terdiri dari 14 kursi dan 14 buah meja, tetapi yang diterima oleh sekolah baru 14 buah kursi dan mejanya belum," Ungkapnya saat konpers dihadapan awak media.

Selain ke Polda Banten, terang Ojat, dirinya juga melaporkan hal ini ke inspektorat.

"Kita telah lakukan laporan dugaan ini ke dua tempat tersebut dengan lampiran barang bukti yang disampaikan ke Polda Banten, berupa foto-foto kursi yang sudah dikirim ke lokasi, DPA atas nama sekolah SMK, foto kopi SP2D." Terangnya.

Selain itu, lanjut Ojat, Tangkap layar percakapan WA dirinya dengan kepala sekolah yang menyatakan bahwa tidak tahu menahu mengenai proses pengadaan barang sampai pencairan dana juga telah diserahkan sebagai bukti ke polda Banten.

“Dugaan pidana yang kami laporkan adalah pejabat pengadaan di lingkungan KCD Lebak. KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) itu KCD, PPTKnya (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) kepala sekolah,” ujarnya.

Di tempat yang sama, wahyudi selaku pengamat kebijakan publik menjelaskan, jika barang tersebut tidak terkirim semua maka, dananya pun tidak dibayarkan semua.

"Walaupun Prosesnya mungkin sudah benar, tetapi realitanya barangnya belum dikirim semua, berdasarkan dokumen yang ada berupa foto kopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dana tersebut sudah dibayarkan pada 31 Mei 2019 senilai 100.590.000 kepada pihak ke tiga, yakni CV R, yang beralamat di Lebak, harusnya kalau belum terkirim semua, dananya juga belum dibayarkan semua,” paparnya.

Hal ini tambah Yudi, seharusnya pihak-pihak terkait, terutama pihak KCD Lebak selaku KPA memberikan penjelasan sejak awal mengenai hal ini.

“Ini harus ada penjelasan alasan tidak dikirim ini kenapa, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Ini kan PL (Penunjukan Langsung) seharusnya ini tidak dibayar di muka, tetapi barang dulu masuk semua, kemudian dibayar lunas,” tandasnya.

Label: