Korban Diduga Jadi Terlapor: Kasus ‘Sexi’ Mini Bus Fortuner di Polsek Padang Barat

Mini Bus Fortuner yang diserahkan pihak YD ke Polsek Padang Barat. (Foto: Dok Investigasi)


Padang, SBNews – Dewasa ini masyarakat agak pesimis ketika berhadapan dengan hukum. Harga sebuah keadilan, kebenaran dan kepastian hukum, seakan memiliki bandrol yang cukup tinggi. Belum lagi pameo; ‘hukum yang tumpul keatas dan tajam kebawah’; uang dan kekuasaan menjadi raja tega, dan terkadang seolah – olah sebuah kanuraga ilmu yang ampuh untuk kebal dengan yang namanya hukum.

Nasib naas, diduga dialami oleh seorang pria paruh baya berinisal YD, warga Kota Padang, yang berniat membeli mobil Mini Bus Fortuner. Ia mempercayakan untuk membeli mobil mewah tersebut kepada temannya inisial RN.

YD dengan kepercayaan penuh, menyerahkan uang kepada RN yang sesuai dengan kesepakatan sebagai uang muka untuk membeli mini bus Fortuner dengan cara kredit. Lalu, dikarenakan RN tidak bisa mengambil kredit mini bus tersebut dengan atas namanya, Ia kemudian mencari temannya berinisial EL.

EL pun akhirnya bersedia, dengan kesepakatan – kesepakatan yang keduanya sepakati. Mini Bus Fortuner-pun didapat. Uang yang diberikan YD kepada RN, kemudian diserahkan kepada EL.

Bermodalkan uang yang diserahkan RN, EL melakukan transaksi dengan pemilik mobil disertai dengan bukti transaksi serta administrasi lainnya. Kemudian, ketika transaksi sudah dianggap selesai, EL pun menyerahkan unit mini bus tersebut kepada YD dan RN.  

Namun, dengan tidak disangka – sangka, EL melaporkan YD ke Polsek Padang Barat dengan Nomor : LP/36/K/I/2019 Tanggal 31 Januari 2019, dengan tuduhan penipuan dan penggelapan Pasal 378 jo Pasal 372 KUHPidana.

Dari situlah kisah ini dimulai. Sehingga membuat YD, bukan hanya merasa dirugikan dengan tidak jelasnya pembelian kredit kendaraan mini bus tersebut, malah Ia pun harus  kooperatif dan menyerahkannya serta berurusan dengan Polsek Padang Barat.

Sebab, setelah EL membuat Laporan Polisi (LP) ke Polsek tersebut, Istrinya yang pada waktu berada dirumah, juga harus rela menyerahkan kendaraannya kepada polisi dengan harapan masalah tidak berlarut – larut.

Cerita ini, didapat oleh SBNews dari sumber terpercaya dan tidak mau disebutkan namanya. Untuk mencari kebenaran itu, Redaktur Pelaksana SBNews yang juga bekerja disalah satu anak perusahaan Jawa Pos itu, berusaha mengkonfirmasi AKP. Firdaus,SH,MH, Kapolsek Padang Barat, Polresta Padang, Polda Sumatera Barat.

Kepada SBNews, Kapolsek membenarkan adanya LP EL kepada pihaknya. Didampingi oleh Kanit Reskrim beserta satu orang anggotanya, Kapolsek menceritakan bahwa pihaknya telah memberi waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan, agar terjadi mediasi antar pihak yang terlibat.

“Betul, kasus tersebut sedang diproses. Saat ini sudah sidik/ penyidikan, hampir tahap I. Lebih lanjut tentu kami tidak bisa jelaskan, kecuali anda adalah dari salah satu pihaknya,” ungkap salah seorang Anggota Reskrim Polsek Padang Barat, yang kabarnya bernama Ries, dihadapan Kapolsek Padang Barat dan Redaktur SBNews, Jumat (14/6/2019) di Mapolsek Padang Barat.

Mediasi antara YD, RN dan EL di Mapolsek Padang Barat terbilang alot dan memakan waktu yang cukup lama. Akhirnya, mediasi tersebut gagal, dikarenakan EL tidak mengakui bahwa dirinya hanya dimintai tolong sebagai pemilik data administrasi kredit mobil dan pemilik uangnya adalah YD. Kemudian, YD meminta tolong kepada RN menyerahkan uang tersebut kepada EL.

Malah sebaliknya, EL yang ngototnya mengakui dirinya sebagai pemilik uang dan pembeli tunggal dalam kredit Mini Bus Fortuner, dengan alibi bahwa dirinya-lah yang menyerahkan uang tersebut kepada pemilik fortuner dan mengantongi kwitansi uang muka/ DP pembelian atas namanya sendiri. 

Lebih parahnya lagi, kelanjutan mediasi itu EL mau berdamai dengan cara YD harus mengganti rugi uang sebanyak Rp. 150Juta kepada dirinya. Permintaan EL itu langsung didengar oleh para penyidik, Kanit Reskrim Polsek Padang Barat dan Kuasa Hukum terlapor. Sehingga dampak dari mediasi tersebut, YD dan RN akhirnya ditetapkan sebagai tersangka.


Menurut  sumber SBNews, kasus yang dialami oleh YD selaku terlapor sangat unik dan 'sexi', karena memiliki objek yang cukup mewah seperti ‘Fortuner’. Namun dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) YD selaku terlapor dan EL selaku Pelapor serta RN yang juga diperiksa, tentu akan terang sekali rangkaian peristiwa demi peristiwanya.

Dari Investigasi media ini dilapangan, EL adalah namanya yang cukup dikenal didunia bisnis BBM.  Entah itu betul ataupun tidak, ada kemungkinan pula EL cukup mengenal petinggi di Kepolisian.

Artinya, EL bukanlah sosok yang baru. Hal itulah yang menimbulkan keraguan dari pihak YD dengan harapan keadilan, kebenaran dan asas kepastian hukum dari kasus yang dilaporkan terhadap dirinya itu. Sebab, sudah berjalan lima bulan kurang lebih, kasus tersebut bisa dikatakan berjalan sangat lambat sekali.

Sementara itu, sesuai Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI (Perkap No. 12 Tahun 2009), Pasal 31 ayat (2), bahwa Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:a). 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, b). 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, c). 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, d). 30 hari untuk penyidikan perkara mudah.

Sesuai Perkap tersebut, kasus ‘Sexi’ Mini Bus Fortuner ini bisa diprediksi adalah perkara yang sangat sulit. Dikarenakan sejak LP dibuat sudah berjalan kurang lebih lima bulan, artinya melebih 120 hari.

Dilain sisi, sebagaimana pemberitaan yang dimuat oleh www.jawapos.com, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, yang menyikapi kasus pencurian dan begal di beberapa wilayah hukum di Indonesia, dengan tegas Ia mengeluarkan statemen akan memecat petinggi Kapolres hingga Kapolda, jika tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut selama 1 bulan.

“Kalau misalnya dalam satu bulan ini ada kejadian nggak terungkap, ya ganti lah. Ganti kapolres, dir serse, kasat serse, atau kapoldanya, berarti dia nggak bisa kerja, ditawarkan kepada yang mau, yang bisa kerja,” tegas Tito di Gedung PTIK, Jakarta, pada waktu itu.

Sehingga, Polsek Padang Barat selain diharapkan mampu bekerja cepat, tentu juga harus bekerja tepat. Jangan sampai yang salah dibenarkan dan benar disalahkan, sehingga tidak menjadi ‘momok’ hukum kedepannya. (Rico Adi Utama)

Label: