Anggaran Honor & Mamin Pekerja JL. Provinsi Banten disoal

Anggaran Honor & Mamin Pekerja JL. Provinsi Banten disoal

31 May 2019

Pandeglang Banten, SBNews.co.id - Sejumlah Anggaran makan dan ninum (Mamin) kegiatan peningkatan Jalan Provinsi Banten di bawah naungan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Jalan dan Jembatan wilayah kabupaten Pandeglang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUPR) Provinsi Banten diduga dikorupsi, bahkan Honor penunjang kegiatan peningkatan jalan pun dipertanyakan.

Pasalnya, sejumlah pekerja pemeliharaan peningkatan jalan tidak pernah menerima uang saku ataupun dana Mamin saat melaksanakan kegiatan peningkatan jalan.
"Sudah Bertahun-tahun saya bekerja untuk pemeliharaan jalan secara rutin tidak pernah menerima uang saku ataupun uang untuk Mamin, dan kami hanya menerima Honor tidak lebih," ujar salahsatu pekerja ruas JL. Raya Caringin - Mandalawangi, Rabu (29-05-2019).

"Kalau saya cuma pekerja pemeliharaan rutin, contohnya melaksanakan kegiatan pembersihan bahu jalan dan lainnya sesuai perintah, dan dalam satu bulan hanya 20 Hari kerja," imbunhnya.

Pekerja itupun mengatakan, bahwa dirinya digaji atau diberi Honor sebesar Rp. 2.000.000 perbulannya. Dia juga mengatakan bahwa pada bulan Januari dan Februari tidak menerima Honor, karena selama Dua bulan itu diliburkan kerja. "Dua bulan awal tahun 2019, antara bulan Januari dan bulan Februari kami tidak menerima Honor karena diliburkan kerjanya," jelas pekerja.

Nada yang berbeda dikatakan pekerja kegiatan peningkatan ruas jalan Munjul - Picung, menurutnya dia mendapatkan Honor sebesar Rp. 1.700.0000 ditambah uang makan sebesar Rp. 300.000 perbulanya. "Honor saya dengan ditambah uang makan seetiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000 yang saya terima," katanya.

Dilain tempat, Endang selaku Lembaga Swadaya Masyarakat Generasi Muda Peduli Tanah Air (LSM-Gempita) mengatakan, menurutnya anggaran Mamin untuk para pekerja seharusnya terpisah dan mesti transparan, dan yang dia tau anggaran honor pekerja di bulan Maret telah ditarik kembali dari rekening para pekerja dengan alasan bahwa untuk bulan maret diliburkan kerja, hingga para pekerja tidak menerima honor itu.

"Berdasarkan informasi dari pekerja yang berhasil saya himpun, bahwa untuk honor pekerja di bulan Januari dan Februari dibayarkan cuma Satu Juta perbulannya, dengan alasan karena kerjanya cuma 10 hari kerja, sementara untuk uang saku atau uang Mamin itu dianggap kurang transparan terhadap pekerja, dan yang kami pertanyakan yakni Honor bulan Maret kenapa ditarik kembali," ungkap Endang.

Memperjelas informasi yang didapat, maka SBNews mendatangi kantor UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah kabupaten Pandeglang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, namun sangat disayangkan, di kantor tersebut Kabid maupun Kasi tak satupun yang bisa ditemui. (Irf)

close
Banner iklan disini