Tim Stunting Pemkab Bangka Gelar Rakor Berantas Stunting
Kontributor SBNews.co.id dalam menjalankan tugas peliputannya dilengkapi dengan Id Card yang masih berlaku serta namanya tercantum di box redaksi. Jika anda memiliki keluhan terkait kinerja tim kami dilapangan silahkan hubungi 08772666229

Tim Stunting Pemkab Bangka Gelar Rakor Berantas Stunting

23 Maret 2019

Rapat koordinasi pemberantasan Stunting di Pemkab Bangka

Sungailiat (Babel), SBNews.co.id - Tim Stunting Pemerintah Kabupaten Bangka menggelar rapat koordinasi (Rakor) guna memberantas stunting, jum’at (22/03/2019) di ruang pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka.

Hal tersebut terungkap pada kegiatan Rakor Tim teknis penyusunan regulasi stunting yang digelar Pemerintah Kabupaten Bangka melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka. Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bangka yang diwakili Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bangka, Teddy Sudarsono didampingi Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Stunting Kabupaten Bangka sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka Pan Budi.

“Stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 100 hari pertama kehidupan (HPK)/balita pendek. Di Kabupaten Bangka ini berdasarkan hasil surveilans gizi melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) prevalansi stunting bayi dibawah dua tahun terdata sebesar 8,9%, walaupun rendah tapi ada sembilan (9) Desa lokus stunting diatas 20%,” ungkap Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bangka, Teddy Sudarsono.

Lebih lanjut diungkapkannya,  stunting mempengaruhi pertumbuhan anak dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit kronis dimasa dewasa. Bahkan stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi terhadap berkurangnya 2-3 % produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya.  

Prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting harus ditangani segera. Hasil riset kesehatan dasar (Riskendas) 2018 menunjukkan 30,8% atau sekitar tujuh (7) juta balita menderita stunting. 

Sedangkan prevalansi stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil Riskendas 2018 sebesar 23,6% mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 28,7%, namun masih diatas batas stunting 20%.

"Oleh karena itu kita hadir disini untuk bersama-sama dalam meningkatkan koordinasi antar lintas sektor dan lintas program terkait di Kabupaten Bangka dalam perumusan kebijakan dan penyusunan regulasi penurunan stunting. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangka memberi dukungan  terhadap pertemuan ini,” katanya.

Ditambahkannya, untuk mendukung terintegrasinya program penurunan stunting diperlukan konvergensi percepatan penurunan stunting yaitu intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di Desa untuk mencegah stunting.

Sementara itu, Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Stunting Kabupaten Bangka sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bangka Pan Budi dalam kesempatan tersebut mengatakan upaya penurunan prevalansi balita pendek atau stunting merupakan prioritas Pembangunan Nasional, Kabupaten Bangka sendiri menjadi salah satu lokus intervensi perurunan stunting terintegrasi oleh Pemerintah Pusat.

"Hari ini, kita bertemu dalam rangka mendiskusikan. Kita diskusi dengan tema rencana aksi, harus ada rencana aksinya, harus ada regulasinya, targetnya harus jelas, karena stunting kita tinggi,” ujarnya.

Dijelaskannya, terkait hal tersebut, pada awal bulan April 2019 nanti, semua Bupati Se-Indonesia dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait stunting di daerah-daerah menurut Pemerintah Pusat rawan stunting, diantaranya Pemerintah Kabupaten Bangka akan diundang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, untuk mempresentasikan perkembangan upaya penurunan prevalansi  stunting.

"Target kita, pada akhir tahun RPJMD, kita sudah tidak ada lagi stunting. Target kita bagaimana mewujudkan Kabupaten Bangka tanpa stunting,” ungkapnya.

Diungkapkannya, terkait stunting ini, disebabkan tiga hal utama yaitu: pengelolaan pernikahan yang tidak bagus, pernikahan dibawah usia 17 tahun. Kedua, pola pengasuhan yang tidak baik. Dan ketiga, pengaturan kehamilan dan kelahiran yang tidak baik.

Tampak hadir pada kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pangan Kabupaten Bangka Elius Gani, serta OPD terkait  lainya yang tergabung dalam tim stunting Kabupaten Bangka. (Hadi Babel)

close
Banner iklan disini