KAMENAG Pandeglang Diduga Persulit Pelayanan Diduga Ego Jabatan

KAMENAG Pandeglang Diduga Persulit Pelayanan Diduga Ego Jabatan

08 February 2019

Ruangan POKJAWAS KAMENAG Pandeglang
Pandeglang Banten, SBNews.co.id - Nuh. Royen Siregar, salah satu orang tua murid di Madrash Tsanawiyah (MTs) yang meminta rekomendasi untuk perpindahan sekolah anaknya dari MTs Negeri 2 Pandeglang ke daerah Indramayu.

Peraturan pendidikan diseluruh Indonesia pasti sama, baik hal masuk daftar siswa baru ataupun pelulusan anak sekolah, bahkan peraturan pindah sekolah memiliki prosedur yang sama dalam pendidikan. Semua ketentuan sudah ditempuh oleh Nuh. Royen siregar sebagai wali murid dari MTs tersebut.

Dirinya mengajukan surat rekomendasi dari sekolah Mts Negeri 2 sudah dilakukan, dengan atas petunjuk sekolah itu, Royen selaku Wakil ketua LSM GEMPITA merasa diperlambat dan bertele tele dalam pengurus selanjutnya di Kantor Kementrian Agama  kabupaten Pandeglang.

"Pengurusan atau pelayanan kok seperti itu, mengeluarkan surat rekomendasi aja tidak bisa dipergunakan karena harus ada tanda tangan ketua Kelompok Kerja Pengawas (POKJAWAS) yakni H. Cecep Gunawan, S.Ag, M.Pd, namun dikarenakan Ketua Pokjawas itu tidak ada ditempat kerjanya, dan keterangan dari para staf pokjawas mengatakan ada kegiatan lain di luar kantor, dan anehnya tidak bisa diwakilkan," papar Nuh. Royen kepada SBNews.co.id, Jum'at (08-02-2019).

"Saya harus seperti apa, lanjut Royen, padahal anak saya sudah diterima disekolah yang dituju di daerah Indramayu, tapi harus ada surat pindah dari sekolah awal sebagai data untuk sekolah yang di Indramayu," jelasnya.

Royen juga mengatakan, bahwa menurutnya hal yang dilakukan pihak Kamenag tersebut sama saja termasuk Ego Jabatan, karena setiap yang punya kewenangan sedang ada keperluan di luar kantor semua pekerjaan untuk melayani masyarakat tidak bisa diwakilkan kepada bawahannya.

"Masa dipokjawas tidak ada yang bisa melakukan tindakan tersebut untuk bisa membantu kebutuhan masyarakat, atau kebutuhan pelayanan dari Kemenang itu.Lalu apakah kebutuhan dokumen masyarakat harus menunggu Ketua Pokjawas itu datang ke kantornya, bagaimana kalau sedang ada urusan ke luar kota, jika Ketua Pokjawas tidak ada di tempat, berarti tidak bisa melayani masyarakat yang memerlukan dokumen dari Kamenag itu. Bahkan saya sempat menghubungi H. Cecep tersebut melalui telepon genggamnya, tapi yang bersangkutan tidak menerima panggilan saya," tandas Nuh. Royen. (Irf)

close
Banner iklan disini