(Masih) Soal Abu, PEKAT IB Kota Sawahlunto Akan Surati PLTU Ombilin

(Masih) Soal Abu, PEKAT IB Kota Sawahlunto Akan Surati PLTU Ombilin

20 December 2018

PLTU Ombilin. (Foto: FaktaSumbar.com)


Sawahlunto, SBNews.co.id -  Dalam salah satu keputusan Rapat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB) Kota Sawahlunto, Kamis (20/12/2018), akan menyurati Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin dalam waktu dekat ini.

Penyuratan tersebut terkait abu PLTU yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya di tengah masyarakat Kota Sawahlunto. “Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh salah satu Pengurus DPD PEKAT IB Kota Sawahlunto, bahwa limbah dan/ atau abu PLTU harus mendapat jawaban logis dari pihak PLTU,” ungkap Rico Adi Utama, Ketua DPD PEKAT IB Kota Sawahlunto.

Lebih lanjut Rico Adi Utama memaparkan, bahwa informasi lainnya terkait abu PLTU adalah pembuangan akhir termasuk potensi pemanfaatnnya, selain dugaan polusi udara yang ditimbulkan. “Kami juga mendapat informasi, bahwa abu PLTU sampai saat ini masih mengendap dan bisa saja sewaktu – waktu melimpah. Sementara, terkait polusinya, PLTU sempat pernah beralasan karena kerusakan alat dan sedang dilakukan perbaikan,” imbuhnya.

“Tetapi kami harus memastikan masyarakat sebagai pihak yang terdampak dengan polusi abu PLTU tersebut, bisa diperiksa kesehatannya, terutama dengan saluran pernafasan. PLTU kan ada dana CSR (Corporate Social Responsibiltty), karena ini masalah sosial masyarakat disekitar apalagi terdampak dengan kegiatan perusahaannya. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan dana CSR tersebut,” pungkas Rico Adi Utama.

“PEKAT IB sebagai Ormas, tentu merespon ini demi kepentingan masyarakat. Semoga PLTU Ombilin kooporatif dan menjawab surat yang akan kami layangkan tersebut,” tandasnya.

Untuk diketahui, sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan UU No 40 tahun 2007 Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4), bunyi pasal tersebut sebagai berikut : a) Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut menyatakan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab social dan lingkungan.
Sementara, uruf b). Tanggung jawab social dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Selain itu, Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kewajiban soal pemberian CSR tersebut hanya terbatas pada perseroan atau perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam. (***)

close
Banner iklan disini