BAPPEDAS Tuntut Bupati Pandeglang Segera Meletakan Jabatannya

BAPPEDAS Tuntut Bupati Pandeglang Segera Meletakan Jabatannya

06 December 2018

Pandeglang, SBNewd.co.id - Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (DINDIKBUD) dan Kantor Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) kabupaten Pandeglang - Banten disantroni para Unjuk Rasa (UNRAS) yang tergabung dari Aktivis  Barisan Pemuda Penggiat Demokrasi dan Anti Korupsi (BAPPEDAS) Banten, Kamis (06-12-2018). 

Aksi Unras itu menuntut agar BAWASLU Pandeglang bersikap tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diduga melakukan Politik Praktis Dan Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangakatan (BAPERJAKAT) untuk segera meninjau ulang terkait Rotasi Mutasi Kepala Sekolah yang diselenggarakan pada tanggal 9 Nov 2018 dan Sertijab pada tanggal 23 Nov 2018.

Para Unras juga menuntut kepada Hj. Irna Narulita Sebagai Bupati Pandeglang untuk segera meletakan jabatannya secara legowo, karena dianggap tidak becus dalam melakukan pembinaan terhadap ASN & Organisasi Perangkat Dinas (OPD).

"BAWASLU Pandeglang Harus Besikap Responsif Cerdas, Tegas Terhadap ASN/PNS yang diduga melakukan Politik Praktis Dan Kepala Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangakatan (BAPERJAKAT) untuk segera meninjau ulang terkait Rotasi Mutasi Kepala Sekolah yang diselenggarakan pada tanggal 9 November 2018 dan Sertijab pada tanggal 23 November 2018, yang diduga dijadikan kepentingan politik praktis untuk mensukseskan pileg 2019 pada salah satu calon DPR RI," Ucap Matin Alwadud, juru bicara BAPPEDAS.

Selain itu, Fakih Topan selaku Koordinator Lapangan (KORLAP) BAPPEDAS menilai, Rotasi Mutasi Kepala Sekolah SMPN yang di gelar pada 9 November 2018 di lingkup Pendidikan dan Kebudayaan Pandeglang dinilai Cacat Hukum, karena di tumpangi kepentingan Politik Praktis.  

"Padahal aturannya sudah jelas dalam hal ini berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun, dan juga dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil," ujar Faqih

Masih kata Faqih, PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

"kami meminta kepada Dinas Pendidikan dan Bawaslu Pandeglang untuk Pecat dan turunkan pangkat golongan saudara Sahri & Baihaqi yang diduga melanggar PERPU pemilu tentang Netralitas ASN. Bubarkan MKKS  Forum ( Musyawarah Kerja Kepala Sekolah ) karena hanya dijadikn wadah kepentingan pribadi, kelompok & Klain Politiknya," bebernya.

Para pendemo juga menuding Bupati Pandeglang yang diduga tidak mampu menjaga netralitas dan berapilisiasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan Calon Presiden, DPD, DPR, DPRD. Prov dan DPRD. Kab. demikian sekelumit acak amburadul nya Aparat Sipil Negara atau Pegawai Negri Sipil dan OPD yang ada diwilayah Pandeglang, seruan pendemo dalam orasinya. (Irf)

close
Banner iklan disini