 |
Penyerahan Surat Kuasa Oleh Perwakilan |
Esbenews.co.id, Cilegon - Keluh kesah belasan janda di Cikuasa Pantai yang tak luput dari perhatian pemerintah Kota Cilegon, namun perhatiannya terhadap para janda dan masyarakat tersebut tidak hanya akan adanya penggusuran tempat tinggal saja, hal – hal lain juga perlu ada perhatian terhadap para janda dan masyarakat sekitar link Kramat Sampai dengan link Cikuasa Pantai, sepertri yang diungkapkan oleh para ibu yang memiliki status janda yang sehari – hari dalam menjalai hidup dan memberi nafkah kepada anak saya yang sudah yatim semenjak belum sekolah dan sekarang alhamdulillah sudah kelas 5 (SD) Sekolah Dasar bekerja sebagai tukang cuci motor mengambil jasanya doang ungkap sriastuti, namun saya juga heran terhadap pemeritah Kota Cilegon saya sebagai warga kok ga dianggap sebagai masyarakatnya, padahal saatnya pencoblosan wali kota saya bisa ikut mencoblos, dan yang saya coblosnya juga pak iman sama paedi selama dua perode ini, namun kami sama sekali tidak dianggap warganya, apalagi kalau melihat adanya bantuan dilingkungan lain ada yang dapat bantuan inilah itulah sehingga kalau dilingkungan ini belum pernah diperhatikan, seperti adanya bantuan langsung tunai ( BLT ) tidak ada yang dapat, beras untuk orang miskin ( RASKIN ) tidak kunjung datang, selama saya ada di sini yang namanya bantuan itu belum pernah nyampe kemasyarakat cikuasa pantai, tapi begitu datang kemasyarakat Cikuasa Pantai ini “surat pemberitahuan pembongkaran” yang tidak jelas ditunjukannya kepada siapa,” Ape maksudee ” menurut tutur janda beranak satu yang selama ini sudah menempati rumahnya selama 20 tahun, jangan hanya alasan pembongkaran warung remang - remang sehingga kami masyarakat terkena dampaknya, padahal sebelumnya juga sudah digusur yang namanya warung remang - remang diarea Kramat sanpai Cikuasa Pantai, namun apa yang terjadi sehingga kami terkena dampak dari kebijakan pemerintah kota Cilegon, imbuhnya saat merasakan kekesalan.
 |
Beberapa janda yang memegang surat pemberitahuan |
Dilain pihak bukan hanya Sri Astuti saja yang merasakan hal tersebut, namun suswiyah 52 tahun janda beranak 7 dan bercucu 8 ini juga merasakan “ tidak enak makan dan tidak enak tidur” selalu memikirkan nasibnya kemana akan pergi kalau jadi digusur, saya sudah hampir 30 tahunan menempati rumah dicikuasa pantai ini, pada saat saya dulu mulai ada ditempat ini masih banyak rumput yang tinggi melebihi ilalang sehingga dengan susah payah saya babadin dulu supaya bisa jadi lahan untuk dibangun gubug di tempat ini, dan sebelum rumah - rumah warga Cikuasa Pantai ini berdiri banyak terjadi Pembegalan, Perampokan, Pembunuhan, Pembuangan Mayat, dan banyaknya kecelakaan lalulintas yang meninggal akibat tidak ada orang yang menolong, karena jalan tersebut sepi dan gelap gulita tidak berpenghuni, tapi begitu sekarang beda dengan dulu jalan ramai tidak ada pembegalan perampokan dan lainnya, karena sudak banyak warga, dan lampu penerangan warga juga bisa menerangi jalan ungkap suswiyah, dan saya seharai – hari sebagai tukang cuci baju tukang kerik badan apabila ada orang yang menyuruhnya, saya menghidupi anak yatim dengan kerja seperti itu yang penting halal tutur suswiyah saat mengingat kesedihan rumahnya akan digusur,
Begitu juga yang dialami dengan Siti Wahyuni 40 tahun menghidupi anak yatim dan ibunya ngadiyah yang sudah jompo sehingga dalam kesehariannya sebagai pemulung dan buruh cuci dilingkungan sekitar Cikuasa Pantai, mengeluh dan merasa was - was akan terjadinya penggusuran, Yang menjadi kekhawatiran dan yang menakutkan bagi Siti Wahyuni apabila hal ini (Terjadi penggusuran ) akan terjadi perang saudara, ribut sedulur antar batur tidak akur karena mendukung kebijakan pemerintah yang diduga kebelinger, bahwa masyarakat Cikuasa dalam, Sumur Wuluh, dan Masyarakat Gerem, turun ikut mendukung pemerintah apa yang akan terjadi ? imbuhnya. itulah sekelumit catatan gambaran kehidupan masyarakat dilokasi cikuasa panta.
Dilain hal saat kita temui dikantor Advokasi Hukum EVI & Rekan di GRAHA SUCOFINDO lantai dua Susmiyati, Sriastuti, Suswiyah, Siti Wahyuni, Suranti, Sutinah, Eka Pujiati, Herlinah, dan ada perwakilan dari bapak- bapaknya juga yaitu Bambang Pujianto dan Cecep, Sebagai perwakilan masyarakat Cikuasa Pantai memberikan kuasa sepenuhnya terhadap Advokasi Hukum EVI & Rekan untuk menindak lanjuti adanya surat edaran pemberitahuan pembongkaran yang dilakukan oleh “TIM KOORDINASI PENATAAN DAN PENERTIBAN KOTA CILEGON “ Dalam isi suratnya tertanggal 19 juli 2016 itu tertulis, TOLONG DICANTUMKAN SURAT EDARANNYA sebagian hanya PHOTO COPY tidak ada stempel Basah.
Perencanaan pembongkaran akan dilakukan mulai pada tanggal 08 agustus 2016 diLingkungan Kramat sampai dengan Cikuasa Pantai kurang lebih 400 Empat ratus rumah, sebanyak kurang lebih 556 Kepala Keluarga, menurut keterangan perwakilan masyarakat Bambang Pujianto 55 tahun saat ditemui tim media online GMAKS.co.id Kota Cilegon, menuturkan adanya surat edaran tersebut diatas kami selaku warga tentunya sangat resah sekali, dengan adanya kesewenang – wenangan dari pihak pemerintah Kota Cilegon yang berdalih penegakan peraturan daerah (PERDA) kota Cilegon nomor 5 tahun 2012 tentang bangunan dan gedung dan peraturan pemerintah kota cilegon nomor 5 tahun 2000 tentang ketertiban kebersihan dan keindahan ( K3 ) Kami masyarakat Cikuasa Pantai mengharap kepada pemerintah kota Cilegon agar jangan tebang pilih dalam menegakkan peraturannya, karena masih banyak pembangunan dan gedung dikota Cilegon yang belum mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) ujarnya, kalau pun kami jadi digusur dari Cikuasa Pantai kami mewakili masyarakat memohon kepada pemerintah Kota Cilegon agar disediakan dulu tempat Relokasi untuk kami tinggal supaya masyarakat kami tidak sengsara dan merasa ditindas, didzolimi, dan apabila tidak ada relokasi kami dari masyarakat memohon agar ada ganti untung, jangan ganti rugi, supaya kami bisa mencari tempat untuk kami membangun tempat tinggal lagi ujar Bambang Pujianto, kalaupun harapan kami terhadap pemerintah tidak ada yang dikabulkan keinginanya maka kami masyarakat berusaha sekuat tenaga dengan advokasi EVI & Rekan, untuk melakukan upaya hukum ketingkat yang lebih tinggi tegasnya.
Begitu pula saat ditemui disela – sela perbincangan kuasa hukum dan advokasi EVI & Rekan Diruang kerjanya menyampaikan, tanggapan bahwa surat edaran yang diberikan pemerintah Kota Cilegon belum tepat secara Spesifik, karena masyarakat belum diajak pendekatan padahal itu adalah warganya, masyarakatnya, coba diajak audensi yang baik dibuat pencerahan yang secerah - cerahnya secara luas lugas agar masyarakatnya paham dan mengerti tentang peraturan dan aturan begitu juga kami ungkap silvi, sapaan akrab kesehariannya itu menjelaskan, kepada masyarakat yang kasusnya lagi tanganinya sekarang ini agar bersabar dalam menjalani hidup upaya akan kami lakukan agar surat yang diedarkan itu bisa ditarik dan dibatalkan, menurutnya kesewenang - wenangan pemerintah Kota Cilegon dianggapnya Melanggar asas – asas pemerintah yang baik yang seharusnya tidak mengedepankan ketegasan dan kewenangannya sehingga masyarakat jadi tertindas, dan kami akan menggugat pemerintah Kota Cilegon tentang surat Edaran pembongkaran rumah warga yang disampaikan pada hari kedelapan dibulan agustus 2016 sehingga bukannya memperingati hari kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 17 agustus 2016 malah memperingati penggusuran dan penindasan ungkapnya. ( Ali Rachman - Hadi - Handi )
